MO8

 A.

1. b) Interaksi dan dampak perusahaan terhadap masyarakat sekitar

2. d) Harga saham perusahaan

3. b) Aspek sosial sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis

4. c) Filantropi perusahaan dan kontribusi sukarela

5. b) Semua pihak yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi perusahaan

6. d) Maksimalisasi keuntungan

7. b) Penciptaan nilai ekonomi dan sosial secara simultan

8. b) Keuntungan, dampak terhadap manusia, dan dampak terhadap planet

9. b) Persetujuan berkelanjutan dari komunitas lokal untuk operasi perusahaan

10. b) Struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

11. b) Aspek budaya, nilai, dan identitas masyarakat

12. b) Hubungan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan struktur politik

13. b) UU No. 40 Tahun 2007

14. c) ISO 26000

15. b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16. b) Pergeseran dari pendekatan sukarela menuju kewajiban legal

17. b) Keterlibatan sosial dapat memberikan manfaat finansial bagi perusahaan

18. b) Persepsi dan sikap masyarakat

19. d) 17

20. a) Environment, Social, and Governance

B.

1. Perbedaan aspek sosial kemasyarakatan dan aspek ekonomi
   Aspek sosial kemasyarakatan berkaitan dengan dampak bisnis terhadap masyarakat seperti kesejahteraan, pendidikan, dan hubungan sosial. Sementara aspek ekonomi berkaitan dengan keuntungan, efisiensi, dan kontribusi terhadap perekonomian.
   Contoh: Sebuah pabrik memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar (aspek sosial), dan menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan daerah (aspek ekonomi).
2. Pentingnya teori pemangku kepentingan dalam bisnis modern
   Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan.
   Contoh: Perusahaan makanan yang melibatkan petani lokal sebagai mitra untuk memastikan kesejahteraan mereka sambil menjaga kualitas produk.
3. Creating Shared Value (CSV)
   CSV adalah strategi bisnis yang menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.
   Berbeda dari CSR tradisional yang bersifat filantropi dan sering terpisah dari inti bisnis, CSV terintegrasi dalam model bisnis.
   Contoh: Nestlé membantu petani meningkatkan hasil susu, yang meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus menjamin pasokan bahan baku berkualitas.
4. Konsep Triple Bottom Line (TBL)
   TBL mencakup tiga aspek: profit (keuntungan), people (masyarakat), dan planet (lingkungan). Perusahaan mengukur keberhasilan tidak hanya dari laba, tapi juga dampak sosial dan lingkungan.
   Ukuran kinerja bisa berupa: laporan keuangan (profit), jumlah pekerja lokal diserap (people), dan emisi karbon yang dikurangi (planet).
5. Social License to Operate (SLO)
   SLO adalah penerimaan informal dari masyarakat sekitar untuk perusahaan menjalankan operasinya.
   SLO penting karena tanpa dukungan sosial, perusahaan bisa menghadapi penolakan, boikot, atau gangguan operasional.
   Contoh: Perusahaan tambang yang aktif berdialog dan berkontribusi pada pembangunan desa sekitar cenderung mendapatkan dukungan masyarakat.
6. Tiga dimensi aspek sosial kemasyarakatan
   
• Kesejahteraan masyarakat: Perusahaan menyediakan layanan kesehatan bagi warga sekitar.
• Pemberdayaan ekonomi: Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat lokal.
• Hubungan sosial: Menjalin komunikasi rutin dengan tokoh masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
7. Kerangka hukum dan regulasi di Indonesia UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Juga, PP No. 47 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan.
8. Tiga standar internasional terkait aspek sosial
   
• ISO 26000: Memberikan panduan mengenai tanggung jawab sosial organisasi.
• UN Global Compact: Sepuluh prinsip di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi.
• GRI (Global Reporting Initiative): Standar pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek sosial.
9. Kebijakan nasional yang mendorong tanggung jawab sosial Contoh: Program CSR wajib untuk BUMN dan perusahaan tambang sesuai UU Minerba. Contoh konkret: PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua sebagai bagian dari kewajiban sosialnya.
10. Tren dan perkembangan regulasi sosial terkini

• DTransparansi pelaporan keberlanjutan semakin diwajibkan.
• Fokus pada inklusi sosial, seperti kesetaraan gender dan partisipasi disabilitas.
• Regulasi ESG (Environmental, Social, Governance) mulai diterapkan oleh regulator pasar modal.
  Pengaruh terhadap bisnis: Perusahaan harus lebih transparan, melibatkan lebih banyak pihak, dan mengintegrasikan aspek sosial dalam strategi inti untuk menghindari risiko reputasi dan hukum.

C.

1. Bagaimana PT Hartono dapat melakukan analisis dampak sosial (SIA) yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatif dari operasi pertambangan?

PT Hartono dapat melakukan analisis dampak sosial (SIA) secara komprehensif melalui langkah-langkah berikut:

• Identifikasi pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk masyarakat adat, tokoh adat, kelompok perempuan, generasi muda, dan organisasi lokal.

• Pelibatan masyarakat secara langsung sejak tahap awal melalui konsultasi publik yang transparan dan partisipatif, menggunakan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent).

• Pengumpulan data sosial, ekonomi, dan budaya melalui survei lapangan, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.

• Analisis dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur lokal, dan pelatihan keterampilan teknis. Serta dampak negatif seperti perpindahan tempat tinggal, gangguan budaya dan sosial, serta potensi konflik.

• Penyusunan rencana pengelolaan dampak sosial dan sistem monitoring evaluasi secara berkala, dengan melibatkan perwakilan masyarakat setempat dalam pengawasan.

2. Strategi apa yang dapat diterapkan PT Hartono untuk memastikan bahwa operasi pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan menghormati hak-hak mereka?

Strategi yang dapat diterapkan PT Hartono meliputi:

• Membentuk program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas seperti pelatihan kewirausahaan, pertanian berkelanjutan, atau koperasi masyarakat.

• Menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan terhadap hak atas tanah, sumber daya, dan warisan budaya, serta menjalin komunikasi dengan lembaga adat.

• Mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pelestarian budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

• Memastikan bahwa tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam proses rekrutmen, termasuk pelatihan teknis bagi masyarakat sekitar.

• Mengadopsi kebijakan transparansi, di mana semua keputusan yang berdampak terhadap masyarakat dikomunikasikan secara terbuka dan berkelanjutan.

3. Bagaimana PT Hartono dapat membangun Social License to Operate (SLO) dengan masyarakat adat?

Untuk membangun Social License to Operate (SLO), PT Hartono dapat:

• Menjalin hubungan yang terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat melalui dialog rutin, kunjungan lapangan, dan forum musyawarah komunitas.

• Menepati janji atau komitmen perusahaan terhadap masyarakat, seperti kompensasi lahan, bantuan pendidikan, atau dukungan infrastruktur.

• Mendirikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang mudah diakses dan dipercaya oleh masyarakat, termasuk dengan melibatkan tokoh adat.

• Melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan melalui pembentukan forum konsultasi bersama atau dewan pengawas komunitas.

• Melakukan monitoring dampak sosial secara bersama-sama antara perusahaan dan perwakilan masyarakat untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan.

Melalui strategi tersebut, PT Hartono dapat memastikan operasionalnya berjalan dengan aman, etis, dan diterima oleh masyarakat, serta menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.